Berburu Aset Mewah Koruptor K3: KPK Siap Lelang Nissan GTR, Ducati, hingga Tas Dior Akhir Tahun Ini

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak agresif dalam melakukan pemulihan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal. Langkah nyata terbaru ditunjukkan oleh lembaga antirasuah tersebut dengan mengumumkan rencana pelelangan berskala besar terhadap berbagai aset mewah yang berhasil dirampas dari tangan para terpidana kasus korupsi pengadaan barang dan jasa atau yang dikenal sebagai kasus K3.

Deretan barang rampasan yang akan dilempar ke pasar tersebut dipastikan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan diprediksi bakal menarik minat para kolektor serta masyarakat luas. Mulai dari kendaraan roda empat berperforma tinggi, motor gede (moge) premium, hingga berbagai aksesori fesyen bermerek internasional yang sebelumnya disita petugas sebagai barang bukti kejahatan.

Dalam pengumuman resmi penanganan aset korupsi yang disampaikan kepada awak media pada hari Rabu, 24 Juni 2026, pihak Kedeputian Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK membeberkan jadwal serta rincian mekanis pelaksanaan lelang terbuka tersebut agar berjalan transparan.

"Kami mengonfirmasi bahwa seluruh barang dan aset mewah hasil rampasan negara dari perkara korupsi K3 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dijadwalkan akan dilelang secara terbuka pada bulan Desember 2026 mendatang. Beberapa aset utama yang akan dilelang di antaranya meliputi satu unit mobil sport mewah Nissan GTR, sepeda motor premium Ducati, hingga deretan tas mewah wanita lansiran rumah mode Dior. Saat ini tim Labuksi KPK tengah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan penilaian akhir (appraisal) guna menentukan harga limit atau nilai dasar dari masing-masing barang tersebut," jelas perwakilan resmi pihak KPK dalam keterangan tertulisnya.

Proses pelelangan ini nantinya akan diselenggarakan secara daring (online) menggunakan sistem closed bidding maupun open bidding melalui situs resmi milik pemerintah demi menjamin akuntabilitas dan mencegah adanya praktik kongkalikong di antara peserta lelang. KPK juga mengimbau kepada masyarakat yang berminat untuk terus memantau kanal informasi resmi lembaga guna mengetahui syarat kepesertaan, besaran uang jaminan, serta jadwal melihat langsung kondisi fisik (aanwijzing) barang-barang mewah tersebut sebelum hari H penawaran dimulai.