DPR Dorong Perluasan Bebas Visa, Dinilai Mampu Gerakkan UMKM dan Buka Lapangan Kerja

JAKARTA – Perdebatan mengenai usulan penambahan negara penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) terus menjadi perhatian. Di tengah adanya perbedaan pandangan antara Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai kebijakan tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat yang dapat diberikan bagi perekonomian nasional.

Dalam keterangannya yang disampaikan pada Sabtu (27/6/2026), Evita mengatakan kebijakan bebas visa bukan sekadar mempermudah wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia di tingkat global.

"Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif," kata Evita Nursanty.

Ia menilai peningkatan jumlah wisatawan mancanegara akan memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor usaha. Selain mendorong pertumbuhan industri pariwisata, kebijakan tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah tujuan wisata.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan penambahan negara yang memperoleh fasilitas bebas visa saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI. Usulan tersebut menggunakan skema 8+1, yang meliputi Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarus, Kazakhstan, Makau, serta perluasan fasilitas bagi pemegang status permanent resident Singapura.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Imigrasi meminta agar usulan tersebut dikaji kembali. Imigrasi menilai perlu ada pertimbangan lebih lanjut karena kebijakan bebas visa berpotensi membuka peluang masuknya wisatawan yang dinilai kurang berkualitas.

Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan bebas visa terhadap 165 negara pada periode 2015–2024 dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan devisa negara.

Meski demikian, Evita berharap pembahasan mengenai kebijakan tersebut dapat mempertimbangkan kepentingan sektor pariwisata sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat UMKM.