Kasus Dugaan Ijazah Palsu Masuk Meja Hijau, Giliran Dokter Tifa yang Harus Duduk di Kursi Terdakwa

JAKARTA - Perdebatan panjang di ruang publik mengenai keaslian dokumen akademik kembali memasuki babak baru yang krusial di ranah hukum. Gugatan yang berulang kali dilayangkan terkait keabsahan ijazah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini telah resmi masuk ke dalam proses persidangan. Namun, dalam dinamika peradilan yang mengejutkan, sosok pegiat media sosial sekaligus pengamat kesehatan, Dokter Tifa, dilaporkan justru harus lebih dahulu menghadapi persidangan atas perkara hukum yang menjerat dirinya sendiri sebelum pokok perkara utama diuji seutuhnya.

Duduk perkara persidangan mendahului ini mencuat setelah rangkaian pernyataan kritis Dokter Tifa di media sosial yang mempertanyakan latar belakang pendidikan sejumlah pejabat dinilai oleh sebagian pihak telah melampaui batas asas praduga tak bersalah dan mengarah pada unsur pidana penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik.

Dalam jalannya persidangan yang dipantau oleh awak media pada hari Rabu, 24 Juni 2026, majelis hakim menjadwalkan agenda pembacaan dakwaan sekaligus mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi ahli guna membedah keabsahan bukti-bukti digital yang diajukan oleh pihak pelapor.

"Kami mengonfirmasi bahwa perkara yang melibatkan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa saat ini telah masuk dalam tahap pemeriksaan formil di persidangan. Fokus utama sidang ini adalah untuk menguji materiil atas unggahan-unggahan yang bersangkutan di ruang digital yang diduga kuat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terkait perkara ijazah Jokowi yang menjadi latar belakang perselisihan ini, pengadilan akan memeriksa kedua belah pihak secara objektif dan terpisah sesuai koridor hukum yang berlaku," jelas juru bicara pengadilan dalam keterangan resminya usai sidang ditutup.

Persidangan ini langsung memicu perhatian luas dari pengamat hukum dan netizen di media sosial. Pihak kuasa hukum Dokter Tifa menyatakan akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada agenda sidang berikutnya, dengan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh kliennya merupakan bagian dari hak berpendapat dan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap validitas dokumen para pemimpin negara.