Kasus Tragis Anak Sabet Ibu Kandung di Medan Berakhir di Pengadilan, Hakim Putuskan Tindakan Khusus

MEDAN - Ruang sidang anak Pengadilan Negeri Medan akhirnya menuntaskan pemeriksaan perkara hukum yang sangat memprihatinkan dan menarik perhatian publik luas. Seorang anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan terlibat dalam peristiwa tragis yang mengakibatkan hilangnya nyawa ibu kandungnya sendiri, kini telah menerima putusan resmi dari majelis hakim. Mengingat usia terdakwa yang masih sangat belia, proses peradilan dijalankan secara tertutup dengan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada masa depan anak.

Kasus ini sejak awal memicu perdebatan mendalam di kalangan ahli hukum dan psikolog anak mengenai batasan pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur. Pihak pengadilan dituntut cermat dalam melihat latar belakang psikologis serta dinamika internal keluarga yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa memilukan tersebut.

Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar khusus untuk peradilan anak pada hari Rabu, 24 Juni 2026, hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan sanksi yang bukan berbentuk kurungan penjara, melainkan berupa tindakan pembinaan khusus.

Perwakilan humas dari pihak pengadilan bersama dengan tim penasihat hukum anak memberikan keterangan resmi mengenai amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim serta rincian mekanis pendampingan yang wajib dijalani oleh sang anak.

"Menyikapi perkara hukum yang melibatkan anak di bawah umur di Medan ini, majelis hakim telah menjatuhkan vonis berupa tindakan pendampingan selama 5 bulan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditunjuk. Putusan ini diambil dengan mempertimbangkan masa depan anak, kondisi psikologisnya yang terguncang, serta amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selama masa 5 bulan tersebut, anak yang bersangkutan tidak ditahan di penjara umum, melainkan akan mendapatkan bimbingan mental, konseling psikologis intensif, serta pengawasan ketat dari balai pemasyarakatan agar ia bisa merehabilitasi diri dari trauma dan kembali ke lingkungan sosial dengan baik," urai perwakilan resmi otoritas pengadilan dalam rilis keterangannya.

Putusan hakim ini dinilai berbagai pihak sebagai langkah hukum yang sudah tepat dan humanis demi menyelamatkan masa depan sang anak tanpa mengesampingkan penegakan hukum. Selama menjalani masa pendampingan lima bulan ke depan, pemenuhan hak-hak dasar anak seperti akses pendidikan dasar dan pemulihan kesehatan mental akan terus dipantau secara berkala oleh Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak setempat.