Sikap Keras Netanyahu: Militer Israel Tak Akan Angkat Kaki dari Lebanon Sebelum Hizbullah Tumpas

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menegaskan posisi geopolitik dan militer negaranya yang tidak akan mundur dari wilayah Lebanon dalam waktu dekat. Di tengah eskalasi konflik perbatasan yang kian membara, pemimpin sayap kanan Israel tersebut menyatakan dengan lugas bahwa pasukan militer Israel (IDF) tidak akan menghentikan operasi atau meninggalkan Lebanon sampai ancaman keamanan dari kelompok militer Hizbullah benar-benar lenyap secara total.

Ketegangan di wilayah perbatasan utara ini telah memicu kekhawatiran global akan pecahnya perang terbuka berskala penuh di Timur Tengah. Kendati gelombang tekanan internasional yang mendesak gencatan senjata terus berdatangan, pemerintah Israel memilih untuk tetap memperpanjang durasi dan memperluas skala operasi darat maupun udara mereka di wilayah kedaulatan Lebanon.

Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh kantor perdana menteri serta pidato langsung di hadapan jajaran komando militer pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, Netanyahu menyebut bahwa keberadaan infrastruktur militer Hizbullah di sepanjang garis perbatasan merupakan ancaman eksistensial yang nyata bagi warga sipil di wilayah utara Israel. Oleh sebab itu, penarikan mundur pasukan dinilai tidak akan pernah terjadi sebelum zona aman steril berhasil tercipta.

"Kami memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan warga kami, terutama mereka yang terpaksa mengungsi dari wilayah utara. Saya tegaskan di sini, kami tidak akan meninggalkan Lebanon, dan operasi militer ini tidak akan pernah berhenti, sampai kita berhasil menghilangkan seluruh ancaman Hizbullah secara tuntas dari wilayah perbatasan," tegas Benjamin Netanyahu dalam pernyataan resminya.

Pernyataan keras ini langsung memicu reaksi sengit dari pihak Lebanon dan sekutunya, yang menilai tindakan Israel sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan wilayah yang tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dan sejumlah negara mediator internasional dilaporkan terus mengupayakan jalur diplomasi darurat guna mencegah dampak kehancuran yang lebih masif bagi warga sipil di kedua belah pihak.