Dinilai Cacat Prosedur, Pengangkatan Adies Kadir Jadi Hakim MK Resmi Digugat ke PTUN

JAKARTA - Proses pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menuai sorotan hukum. Keputusan tersebut kini resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh sekelompok elemen masyarakat yang menilai adanya cacat prosedur dalam penunjukan hakim tersebut.

Langkah hukum ini diambil sebagai upaya untuk menguji kembali legitimasi administratif di balik pelantikan sang hakim. Pihak penggugat mendalilkan bahwa proses seleksi hingga pengangkatan tidak memenuhi standar transparansi yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga menimbulkan polemik di tengah publik.

Perihal gugatan ini dikonfirmasi langsung oleh pihak berwenang pada Rabu (1/7/2026). Dalam keterangannya, perwakilan penggugat menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan berkas perkara ke PTUN Jakarta guna menuntut pembatalan atau peninjauan kembali atas keputusan tersebut.

"Kami menggugat ke PTUN karena kami melihat adanya potensi penyimpangan administratif yang serius. Ini adalah bentuk kontrol publik agar proses pengisian jabatan strategis seperti Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai aturan," ujar salah satu perwakilan tim hukum penggugat saat memberikan keterangan kepada awak media.

Pihak tergugat maupun lembaga terkait hingga saat ini belum memberikan tanggapan mendetail, namun diperkirakan akan segera merespons gugatan tersebut melalui kuasa hukumnya di persidangan nanti. PTUN Jakarta dijadwalkan akan segera memproses berkas gugatan tersebut untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum yang nyata dalam proses pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK.