Pemerintah Evaluasi TKD, Porsi Belanja Pegawai Daerah Dinilai Terlalu Tinggi

JAKARTA – Pemerintah tengah mengkaji rencana penambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) di tengah sorotan terhadap besarnya porsi belanja pegawai di sejumlah pemerintah daerah yang disebut sudah melebihi batas ideal. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran daerah lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan penyesuaian kebijakan fiskal agar TKD tidak hanya berfungsi untuk membiayai belanja rutin, tetapi juga mendorong pembangunan daerah.

Dalam keterangannya pada Rabu, 1 Juli 2026, Luky menyebut bahwa terdapat sejumlah daerah yang masih mengalokasikan lebih dari 30 persen anggarannya untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi terbatas.

"Ini menjadi perhatian kami karena idealnya belanja pegawai tidak terlalu mendominasi struktur APBD," ujar Luky Alfirman.

Ia menjelaskan, pemerintah sedang mengkaji berbagai skema untuk meningkatkan efektivitas penyaluran TKD, termasuk memperkuat pengawasan serta mendorong daerah agar lebih efisien dalam pengelolaan belanja. Menurutnya, penambahan dana tanpa reformasi fiskal di daerah justru berpotensi tidak optimal.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja fiskal daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat berkurang secara bertahap. Daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi dan optimalisasi potensi ekonomi lokal.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait TKD akan mempertimbangkan aspek keadilan fiskal, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.