Sebut Tak Berakar dari Budaya Nusantara, Lesbumi PBNU Tolak Aturan Turunan PP Kesehatan

JAKARTA - Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LESBUMI PBNU) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rancangan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi baru yang sedang digodok tersebut berencana membatasi kandungan nikotin dan tar, menyeragamkan kemasan rokok, hingga melarang penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau.

Pihak LESBUMI PBNU menilai bahwa aturan ini berpotensi besar memukul kehidupan ekonomi masyarakat pertembakauan, yang mana sebagian besar dari mereka merupakan warga Nahdliyin. Kebijakan ini dianggap kurang peka terhadap kondisi riil di lapangan, khususnya mengenai nasib para petani kecil dan buruh pabrik yang menggantungkan hidupnya dari industri ini.

Ketua LESBUMI PBNU, Jadul Maula, menyampaikan keterangan resminya pada Rabu (1/7/2026). Beliau menegaskan bahwa aturan tersebut tidak hanya menekan sisi ekonomi, tetapi juga tercerabut dari akar kebudayaan lokal.

"Aturan ini sangat menekan penghidupan petani dan buruh. Rancangan aturan ini juga tidak berlandaskan filosofi serta tidak berakar dari budaya Nusantara," ujar Jadul Maula dalam pernyataan resminya.

Bagi LESBUMI, tembakau bukan sekadar komoditas industri, melainkan bagian dari sejarah dan tradisi kebudayaan masyarakat Nusantara yang sudah berlangsung turun-temurun. Oleh karena itu, regulasi yang terlalu mengekang tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dinilai perlu dikaji ulang agar tidak mengorbankan hajat hidup orang banyak.