Wacana Pasien TBC Dapat Makan Gratis Tuai Kritik Parlemen, Begini Jawaban Menkes Budi Gunadi

JAKARTA - Rencana perluasan sasaran program jaminan sosial era pemerintahan baru kembali memicu perdebatan hangat di gedung parlemen. Kali ini, fokus sorotan tertuju pada sektor kesehatan masyarakat setelah adanya wacana untuk memasukkan para penderita Tuberkulosis (TBC) sebagai salah satu kelompok penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan yang awalnya dirancang khusus untuk pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil ini dinilai sejumlah kalangan legislatif berpotensi salah sasaran dan membebani postur anggaran yang ada.

Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan agar jajaran eksekutif tidak mencampuradukkan urusan penanggulangan penyakit menular dengan program bantuan sosial umum, mengingat penanganan TBC membutuhkan pendekatan medis yang jauh lebih spesifik dan terukur.

Dalam rapat kerja komisi terkait yang berlangsung dinamis di kompleks senayan pada hari Kamis, 25 Juni 2026, kritikan tajam dialamatkan kepada kementerian teknis agar mengevaluasi kembali efektivitas penyaluran bantuan pangan tersebut agar tidak memicu ketimpangan baru.

Merespons gelombang kritik dan kekhawatiran dari para anggota dewan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan resmi asli guna meluruskan substansi serta latar belakang medis di balik munculnya wacana tersebut.

"Kami sangat menghargai masukan dan fungsi pengawasan dari rekan-rekan di DPR. Namun perlu kami jelaskan secara medis, bahwa keberhasilan kesembuhan pasien TBC itu sangat bergantung pada asupan nutrisi yang tinggi untuk mengimbangi efek samping obat-obatan dosis tinggi yang mereka konsumsi setiap hari. Wacana memberikan dukungan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pasien TBC ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan kepatuhan minum obat mereka terjaga dan mencegah terjadinya putus obat yang bisa berakibat pada resistensi kuman (MDR-TB). Jadi, ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari intervensi klinis yang sasarannya adalah mempercepat eliminasi kasus TBC di Indonesia yang saat ini angkanya masih cukup tinggi," urai Menkes Budi Gunadi Sadikin di hadapan para anggota komisi dewan.

Meskipun telah mendapatkan penjelasan komprehensif dari sisi medis, pihak DPR tetap meminta Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi ketat dengan kementerian lembaga lain terkait detail regulasi pelaksanaan dan pemisahan sumber anggarannya. Parlemen menegaskan bahwa akurasi data pasien TBC yang aktif berobat harus menjadi basis utama perumusan kebijakan ini, agar pemanfaatan sisa kuota anggaran Makan Bergizi Gratis nantinya tidak tumpang tindih dengan program pengadaan makanan tambahan (PMT) yang sudah berjalan rutin di Puskesmas-puskesmas seluruh Indonesia.