Eks Pimpinan KPK Buka Suara, Dukung Penuh Kejagung Sikat Habis Mafia Izin Tambang Kalbar

JAKARTA — Kasus dugaan korupsi penerbitan izin usaha pertambangan di Kalimantan Barat (Kalbar) kini menjadi sorotan nasional. Di tengah skeptisisme publik terhadap penegakan hukum di sektor sumber daya alam, sebuah dukungan moril yang kuat datang dari mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyatakan keyakinan penuhnya bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando Jaksa Agung saat ini memiliki nyali dan komitmen untuk mengusut tuntas skandal yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut.

"Sektor tambang ini ibarat gurita, hilirnya ke mana-mana dan melibatkan banyak tangan gurita (oligarki). Tapi melihat track record Kejagung dalam beberapa tahun terakhir yang berani menyentuh kasus-kasus kakap, saya yakin kali ini mereka tidak akan masuk angin dalam membongkar kasus di Kalbar," ujar sang mantan pimpinan KPK saat diwawancarai di Jakarta.

Modus Lama yang Terus Berulang

Kalimantan Barat, dengan kekayaan bauksit, nikel, dan emasnya, memang menjadi lahan basah yang rawan dimanipulasi. Menurut mantan komisioner lembaga antirasuah tersebut, korupsi di sektor izin tambang biasanya menggunakan pola-pola klasik yang melibatkan kongkalikong antara pengusaha hitam dan oknum pejabat daerah.

Beberapa celah yang kini tengah diplot oleh penyidik Jampidsus Kejagung antara lain:

• Izin Bodong tapi Aktif: Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menabrak aturan tata ruang atau kawasan hutan lindung.

• Suap Aliran Dana: Dugaan gratifikasi dalam proses pemulusan dokumen Amdal dan jaminan reklamasi yang sering kali hanya formalitas di atas kertas.

• Kerugian Lingkungan: Negara tidak hanya rugi dari nilai tambang yang digeruk, tetapi juga menanggung beban kerusakan ekologi jangka panjang yang nilainya jauh lebih besar.

Ujian Konsistensi Korps Adhyaksa

Kendati memberikan apresiasi dan keyakinan tinggi, eks pimpinan KPK ini juga memberikan catatan penting bagi tim penyidik Kejagung. Ia mengingatkan bahwa tekanan politik dan lobi-lobi dari balik layar akan sangat kencang begitu penyidikan mulai mengerucut ke aktor-aktor intelektual di tingkat atas.

"Ujian sesungguhnya bagi Kejagung adalah konsistensi. Jangan sampai tajam di awal, lalu melempem ketika menyentuh nama-nama besar atau penyandang dana di tingkat pusat. Publik hari ini sudah cerdas, mereka ikut mengawal kasus ini," tegasnya.

Menanti Tersangka Baru

Sejauh ini, tim penyidik Kejagung dikabarkan telah memeriksa belasan saksi, mulai dari pihak dinas terkait di Pemprov Kalbar hingga jajaran direksi perusahaan tambang swasta yang terlibat. Penggeledahan di beberapa lokasi pun telah dilakukan untuk mengamankan dokumen-dokumen krusial.

Masyarakat Kalimantan Barat kini menaruh harapan besar pada Korps Adhyaksa. Tuntasnya kasus ini bukan sekadar soal menjebloskan koruptor ke dalam sel, melainkan momentum penting untuk menyelamatkan masa depan lingkungan dan hak ekonomi warga lokal yang selama ini terampas oleh keserakahan mafia tambang.