Reformasi Integritas Pasar Modal: BEI Laporkan Sisa 14 Emiten yang Masuk Daftar Saham Konsentrasi Tinggi

JAKARTA – Upaya otoritas bursa dalam menggenjot reformasi integritas pasar modal tanah air perlahan mulai membuahkan hasil. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan adanya penurunan jumlah emiten yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC), atau kelompok saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang terlampau tinggi pada periode awal Juli ini.

Jika pada 1 Juli lalu masih tercatat ada 15 perusahaan yang masuk dalam radar pengawasan khusus ini, jumlahnya kini menyusut menjadi 14 emiten saja. Pengurangan tersebut terjadi setelah PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY), emiten pengelola jaringan kelab malam ternama, resmi dinyatakan keluar dari daftar merah tersebut karena dinilai telah berhasil memperbaiki distribusi kepemilikannya.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Saidu Solihin, memaparkan bahwa pembaruan data ini merupakan buah dari hasil evaluasi periodik yang dilakukan secara ketat oleh Komite HSC terhadap struktur permodalan perusahaan-perusahaan tercatat.

"Per 1 Juli 2026 ada 15 emiten dalam daftar HSC dan pada 2 Juli terdapat satu emiten yang keluar dari daftar. Sampai hari ini masih terdapat 14 perusahaan tercatat dalam daftar," ungkap Saidu Solihin saat memberikan keterangan di Gedung BEI, Jakarta, pada Kamis (9/7/2026).

Saidu menggarisbawahi bahwa masuknya sebuah perusahaan ke dalam daftar HSC bukanlah bentuk hukuman atau sanksi pidana dari bursa. Instrumen ini sengaja diciptakan sebagai sarana pembinaan guna memicu transparansi yang lebih sehat sekaligus melindungi hak-hak investor ritel dari risiko manipulasi harga saham akibat sepi transaksi.

"Apabila hasil evaluasi menunjukkan perusahaan telah memenuhi kriteria yang berlaku, maka perusahaan dapat dikeluarkan dari daftar tersebut," jelas Saidu menambahkan bahwa ruang diskusi untuk perbaikan struktur porsi free float (saham publik) selalu terbuka lebar.

Dalam menjalankan pemantauan harian ini, BEI bersinergi penuh dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar data kepemilikan yang tersaji selalu mencerminkan kondisi riil di pasar riil. Pihak otoritas juga tidak henti-hentinya mendesak para pemilik emiten untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham mereka di lantai bursa.

"BEI juga mendorong perusahaan tercatat meningkatkan porsi free float dan likuiditas saham. Ini diharapkan memperluas distribusi kepemilikan sekaligus memperkuat transparansi pasar modal Indonesia," tutur Saidu.

Di sisi lain, reformasi struktural ini sejatinya berjalan beriringan dengan kebijakan besar yang diusung oleh Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik. Pihak bursa diketahui tengah melakukan redefinisi menyeluruh terhadap konsep free float serta memperketat klasifikasi saham sejak proses penawaran umum perdana (IPO). Demi menjaga stabilitas pasar, bursa memberikan kelonggaran berupa masa tenggang bagi emiten lama untuk beradaptasi.

"Masa transisi ditetapkan bagi Perusahaan Tercatat guna memitigasi potensi tekanan jangka pendek terhadap harga saham dan likuiditas pasar," ujar Jeffrey Hendrik memaparkan strategi mitigasi bursa.

Melalui kerja sama dengan KSEI, granularitas data investor kini telah diperluas secara radikal menjadi 39 klasifikasi. Puncaknya, dalam rangka membuka tabir informasi, BEI kini secara berani telah membuka akses data kepemilikan saham di atas 1 persen kepada publik. Dengan kebijakan ini, para investor dapat dengan mudah membedah profil pengendali, hubungan afiliasi, hingga mendeteksi siapa sesungguhnya pemilik manfaat akhir (beneficial owner) yang memegang kendali di balik sebuah emiten.