Soroti Nasib 1.250 Pekerja Tokopedia, Penasihat Khusus Presiden Bakal 'Sidak' Kantor TikTok

JAKARTA - Langkah tegas diambil oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, merespons gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda karyawan Tokopedia. Ia menegaskan bahwa TikTok harus ikut memikul tanggung jawab penuh atas nasib para pekerja yang terdampak.

Menurut Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh, tanggung jawab ini tidak lepas dari aksi korporasi di mana TikTok telah resmi mengakuisisi Tokopedia beberapa waktu lalu. Isu ini mencuat di Jakarta Pusat pada hari Senin, 6 Juli 2026.

Said Iqbal menyoroti adanya kucuran dana segar dari TikTok ke Tokopedia yang nilainya sangat fantastis, yakni mencapai USD1,5 miliar atau setara dengan Rp23,4 triliun. Aliran dana jumbo dari perusahaan raksasa dunia inilah yang kini ingin ditelusuri lebih jauh oleh pihaknya. Ia mempertanyakan apakah investasi tersebut juga berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar para karyawan yang diberhentikan.

"Nah kita mau lihat hubungan kerja antara Tokopedia yang mendapat valuasi suntikan USD1,5 miliar dari TikTok, perusahaan raksasa dunia ini, ke mana uangnya? Apakah karyawannya yang di-PHK 1.250 orang ini dapat enggak hak-haknya? Upahnya, status hubungan kerjanya, pesangonnya, uang penghargaan masa kerjanya," ujar Said Iqbal secara terbuka mempertanyakan transparansi manajemen.

Guna mendapatkan kejelasan langsung, Said Iqbal menyatakan tidak ragu untuk mendatangi kantor manajemen TikTok secara langsung pada hari Selasa, 7 Juli 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. Ia mengaku siap hadir meskipun tidak mengantongi undangan resmi dari pihak manajemen perusahaan aplikasi video pendek tersebut.

"Besok jam 10 pagi. Saya mau datang ke kantor manajemennya. Kalau enggak dibukain pintu ya saya berdiri di depan pintu TikTok gitu aja pusing amat. Yang penting negara harus hadir," tegasnya tanpa kompromi.

Selain mengandalkan regulasi nasional, Said Iqbal juga mengungkapkan bahwa perjuangan membela para pekerja ini diperkuat oleh aturan hukum internasional yang melindungi pekerja di sektor digital. Konvensi ILO (International Labour Organization) Nomor 193 tentang Perlindungan Pekerja Digital Platform yang baru saja diresmikan pada Juni lalu akan dijadikan senjata hukum jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap hak-hak mantan karyawan Tokopedia.