Dampak El Nino Meluas, Jawa Barat Resmi Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi dampak buruk musim kemarau ekstrem yang mulai melanda sejumlah wilayah. Guna mempercepat penanganan dan koordinasi di lapangan, status kebencanaan di wilayah lumbung padi tersebut kini resmi dinaikkan.

Melalui keputusan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengonfirmasi bahwa pemerintah provinsi telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kebijakan strategis ini diputuskan mulai berlaku terhitung sejak Rabu, 1 Juli 2026, sebagai respons atas laporan penurunan debit air dan kekeringan lahan pertanian yang mulai meluas di beberapa kabupaten.

Dalam keterangan resminya yang disampaikan di Gedung Sate pada Jumat, 3 Juli 2026, Bey Machmudin menjelaskan bahwa penetapan status ini penting agar pemerintah daerah memiliki payung hukum yang kuat untuk mencairkan dana kompensasi tak terduga serta mengerahkan bantuan logistik air bersih secara lebih fleksibel ke wilayah-wilayah terdampak.

"Penetapan status siaga darurat kekeringan ini sudah ditandatangani dan berlaku sejak 1 Juli kemarin. Kami ingin memastikan pasokan air bersih untuk warga dan pengairan untuk lahan pertanian tetap terjaga selama puncak kemarau ini," ujar Bey Machmudin di hadapan awak media.

Berdasarkan data awal dari BPBD Jawa Barat, beberapa wilayah seperti Indramayu, Karawang, dan Bekasi sudah mulai melaporkan adanya ribuan hektare sawah yang terancam fuso atau gagal panen akibat ketiadaan pasokan air. Melalui status siaga darurat ini, Pemprov Jawa Barat segera berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memetakan potensi modifikasi cuaca atau hujan buatan, sekaligus mendistribusikan ratusan mobil tangki air bersih secara berkala ke permukiman warga yang mulai mengalami krisis air bersih.