Atasi Minus 561 Ribu Guru, Kemendikdasmen Bakal Buka Lowongan CPNS Tahun 2027

JAKARTA - Kabar baik bagi para lulusan kependidikan di tanah air. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mematangkan rencana besar untuk membuka keran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus formasi guru. Langkah strategis ini sengaja diambil guna menambal lubang besar kelangkaan tenaga pendidik yang saat ini terjadi di berbagai penjuru nusantara.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Abdul Mu'ti, membeberkan bahwa kondisi dunia pendidikan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam hal pemenuhan kuantitas pengajar. Berdasarkan data terbaru, Indonesia tercatat masih kekurangan sebanyak 561 ribu guru. Melalui rekrutmen ini, pemerintah berharap bisa menjaring guru-guru berkualitas berstatus PNS yang nantinya akan disebar ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.

Namun, ada catatan penting yang harus digarisbawahi oleh para calon pelamar. Status PNS yang disandang nantinya menuntut komitmen tinggi untuk mengabdi tanpa sekat geografis.

"Para guru PNS ini harus siap ditugaskan di mana saja, termasuk daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Republik Indonesia," tegas Abdul Mu'ti dalam keterangannya yang dikutip dari Antara pada Kamis, 2 Juli 2026.

Untuk menjamin keadilan dan menyaring kandidat terbaik, pemerintah tidak akan main-main dalam proses seleksi. Sistem yang digunakan kelak mengadopsi skema tes berbasis meritokrasi. Artinya, peluang kelulusan sepenuhnya berada di tangan pendaftar sendiri, yang diukur murni dari kualitas, kompetensi, serta mutu yang mereka tunjukkan selama ujian, bukan karena faktor kedekatan atau titipan.

Jika merujuk pada regulasi dasar yang ada, seperti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepMenPAN-RB) Nomor 320 Tahun 2024, para pemburu kursi CPNS guru setidaknya harus mempersiapkan beberapa syarat mutlak sejak dini. Di antaranya adalah batasan usia pelamar berkisar antara 18 hingga 35 tahun saat mendaftar, bersih dari catatan kriminal, tidak aktif dalam kepengurusan partai politik, serta wajib mengantongi Sertifikat Pendidik (Serdik) yang menjadi bukti sahih kompetensi mereka di dunia mengajar.