Militer AS Bakal Bongkar Hercules di Kertajati, Mantan Jenderal Tempur TNI Beri Peringatan Keras: Hati-Hati!

BANDUNG — Langkah pemerintah yang mulai membuka pintu Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat perawatan (maintenance, repair, and overhaul/MRO) bagi pesawat militer asing, termasuk armada C-130 Hercules milik Angkatan Udara Amerika Serikat (US Air Force), memicu reaksi keras.

Bukan dari kalangan pengamat ekonomi, melainkan dari seorang mantan jenderal tempur TNI yang melempar peringatan dini. Ia meminta pemerintah tidak silau dengan potensi cuan dolar, hingga melupakan potensi ancaman kedaulatan di ruang udara sendiri.

"Hati-hati. Mengelola bandara komersial itu beda dengan membuka pintu untuk aset militer asing. Jangan sampai demi mengejar target pendapatan, kita malah menggadaikan celah keamanan strategis negara," ungkap sang eks jenderal yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan taktis.

Strategi Hidupkan Bandara vs Taruhan Geopolitik

Di atas kertas, keputusan menjadikan Kertajati sebagai "bengkel" pesawat global adalah langkah jenius untuk menyelamatkan investasi besar yang sempat dicap "mati suri." Fasilitas runway yang panjang dan apron yang luas di Majalengka memang sangat ideal untuk menampung burung-burung besi berbadan lebar.

Namun, kedatangan Hercules milik US Air Force bukan sekadar urusan servis mesin atau ganti ban pesawat sipil. Pesawat militer membawa sistem navigasi, komunikasi, dan perangkat sensitif yang terkoneksi langsung dengan jaringan pertahanan negara asalnya.

Menurut sang mantan perwira tinggi TNI, ada tiga poin krusial yang harus diwaspadai:

• Celoteh Intelijen Geografis: Kertajati berada di Pulau Jawa, relatif dekat dengan beberapa pangkalan udara dan pusat komando penting TNI. Kehadiran teknisi dan personel militer asing secara rutin tentu memerlukan pengawasan super ketat.

• Tarikan Arus Konflik Global: Di tengah memanasnya rivalitas AS dan China di kawasan Laut Natuna Utara, posisi politik luar negeri Indonesia yang "Bebas Aktif" bisa dianggap condong ke salah satu poros jika terlalu intim memberikan fasilitas perawatan militer.

• Celah Kendali Sipil-Militer: Bandara Kertajati dikelola oleh badan usaha sipil. Menyerahkan pengawasan aset militer asing kepada regulasi sipil dinilai sangat berisiko tanpa adanya intervensi langsung dari Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan.

"Jangan Cuma Lihat Angka di Atas Kertas"

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memang terus berupaya memutar otak agar Kertajati bisa mandiri secara finansial. Menangkap pasar MRO regional yang bernilai triliunan rupiah adalah salah satu jalurnya.

Meski memahami urgensi ekonomi tersebut, sang jenderal tempur mengingatkan agar fungsi pertahanan tidak kalah telak oleh urusan bisnis komersial.

"Kita semua ingin Kertajati ramai dan menguntungkan. Tapi tolong, para pengambil kebijakan di Jakarta jangan cuma melihat grafik keuntungan di atas kertas. Sekali kita longgar memberi ruang bagi militer asing di rumah sendiri, taruhan kedaulatannya terlalu mahal untuk dibayar," pungkasnya dengan nada tegas.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Publik tentu berharap, ramainya aktivitas montir pesawat di Kertajati nantinya tidak dibayar mahal dengan bocornya ruang privasi pertahanan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.