Ikut Terseret Kasus Sang Paman, Keponakan Bupati Muara Enim Resmi Jadi Tersangka Gratifikasi KPK

JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus menggelinding bak bola salju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini resmi memperluas pusaran tersangka dengan menetapkan keponakan dari Bupati Muara Enim sebagai tersangka baru dalam perkara suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur.

Penetapan status hukum baru ini diumumkan secara resmi oleh juru bicara lembaga antirasuah dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Selasa, 9 Juni 2026 malam. Tersangka baru ini diduga kuat berperan aktif sebagai orang kepercayaan sekaligus "pintu masuk" bagi para kontraktor swasta yang ingin melobi proyek di Muara Enim.

Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dan kecukupan alat bukti, keponakan sang bupati disinyalir menjadi aktor yang mengatur pertemuan informal, menerima komisi (fee), hingga menampung uang gratifikasi ke dalam sejumlah rekening pribadi miliknya untuk kemudian dialirkan ke kantong sang paman.

"Kami menemukan bukti-bukti yang sangat terang mengenai keterlibatan Saudara yang bersangkutan. Perannya cukup sentral, yakni menjadi perantara suap dan mengelola dana gratifikasi agar tidak terendus langsung oleh sistem pengawasan," ujar perwakilan KPK kepada awak media.

Modus Pencucian Uang dan Aliran Dana

KPK mengungkapkan bahwa tersangka memanfaatkan hubungan kekerabatannya yang dekat dengan kepala daerah untuk meyakinkan para pengusaha swasta. Modus ini digunakan agar para rekanan bisa mendapatkan jaminan kemenangan tender proyek tanpa harus mengikuti prosedur yang adil.

Saat ini, tim penyidik juga tengah mendalami potensi penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mengingat adanya indikasi bahwa sebagian uang suap tersebut telah diubah bentuknya menjadi aset-aset berharga seperti tanah, kendaraan mewah, dan bisnis rumahan.

"Kami tidak hanya fokus pada pasal suapnya saja. Aset-aset yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi ini sedang diinventarisasi oleh tim aset tracing kami untuk segera dilakukan penyitaan demi memulihkan kerugian negara," tegas pihak penyidik KPK.

Penahanan dan Kelanjutan Kasus

Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan mengantisipasi adanya upaya pemusnahan barang bukti, tersangka baru ini langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK untuk masa penahanan pertama selama 20 hari ke depan.

Sementara itu, tim penasihat hukum tersangka menyatakan bahwa kliennya akan tetap kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Namun, mereka juga meminta agar asas praduga tak bersalah tetap diutamakan hingga seluruh bukti diuji secara transparan di dalam persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) nanti.