Sentil Pengerahan TNI-Polri Saat Demo BEM UI, Megawati: Mahasiswa Itu Warga Negara Bukan?

BLITAR – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melemparkan kritik tajam terkait kondisi iklim demokrasi di tanah air belakangan ini. Secara khusus, ia menyoroti tindakan aparat keamanan yang dinilainya terlalu berlebihan dan defensif saat mengawal aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) baru-baru ini.

Pernyataan menohok tersebut disampaikan Megawati pada hari Senin, 15 Juni 2026, usai menghadiri agenda peresmian renovasi Istana Gebang serta Patung Bung Karno yang terletak di Blitar, Jawa Timur. Presiden kelima Republik Indonesia ini mengaku heran melihat banyaknya personel gabungan dari unsur TNI dan Polri yang diterjunkan hanya untuk menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa.

"Kemarin saya lihat BEM UI itu demo. Wah, kok saya tuh mikir 'ini sopo toh yo?' Ya apa boleh buat, polisinya toh, lalu Angkatan Daratnya," tutur Megawati di hadapan awak media sembari menyindir ketatnya barikade pengamanan yang disiagakan di lapangan.

Pertanyakan Ketakutan Aparat di Negara Demokrasi

Bagi Megawati, pengerahan kekuatan penuh dari aparat bersenjata untuk mengawal demonstrasi mahasiswa terkesan janggal dan tidak berdasar. Ia mempertanyakan apa sebenarnya yang ditakuti oleh negara dan aparat dari sebuah gerakan moral mahasiswa, mengingat mereka juga merupakan bagian sah dari rakyat yang dilindungi konstitusi.

"Terus saya tuh mikirnya begini, mahasiswa itu masuk tidak sebagai warga negara Indonesia?" tanyanya retoris, menekankan bahwa hak berpendapat adalah milik setiap warga negara.

Serukan Publik untuk Tidak Takut Bersuara

Lebih lanjut, putri dari proklamator Bung Karno ini mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak menciut ketika melihat kepungan aparat dalam merespons ruang publik. Sebaliknya, Megawati meminta masyarakat luas untuk meneladani nyali dan konsistensi para mahasiswa yang tetap berani menyuarakan kritik demi kepentingan bangsa tanpa perlu dibayangi rasa takut.

Menurutnya, di dalam sebuah sistem negara demokrasi, suara-suara kritis dari kaum intelektual muda seperti mahasiswa seharusnya didengar dan dijadikan bahan evaluasi, bukan justru diadang dengan pengamanan super ketat yang terkesan intimidatif.