Kotak Pandora Ombudsman, Hery Susanto Diduga Larang Pegawai Awasi Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA — Kabar mengejutkan datang dari tubuh lembaga pengawas pelayanan publik negara. Sebuah dokumen internal dan kesaksian dari lingkungan dalam mengungkapkan bahwa Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, diduga kuat telah mengeluarkan instruksi yang melarang para pegawai dan tim asisten Ombudsman untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Informasi sensitif ini mulai terkuak ke publik pada Senin malam, 8 Juni 2026, dan langsung memicu gelombang pertanyaan mengenai komitmen independensi lembaga tersebut dalam mengawal program strategis nasional.

Larangan ini dinilai janggal dan kontradiktif, mengingat program MBG merupakan salah satu agenda dengan alokasi anggaran negara yang sangat besar, sehingga potensi terjadinya maladministrasi atau penyimpangan di lapangan dinilai sangat tinggi dan krusial untuk diawasi.

Menurut sumber tepercaya di lingkungan Ombudsman, instruksi pelarangan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan internal terbatas. Alasan di balik pelarangan tersebut dikabarkan untuk menghindari tumpang tindih sektoral, namun banyak pihak di internal menilai keputusan itu justru membatasi ruang gerak mandiri lembaga.

"Kami sangat menyayangkan adanya arahan tersebut. Program besar seperti Makan Bergizi Gratis ini justru yang paling membutuhkan pengawasan ketat sejak dini agar tidak ada maladministrasi dalam distribusinya ke anak-anak sekolah. Membatasi pegawai untuk mengawasi program ini sama saja dengan mengebiri fungsi utama Ombudsman," ujar salah satu sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin malam.

Hingga berita ini diturunkan, instruksi Hery Susanto tersebut memicu polemik di kalangan pegawai dan asisten Ombudsman yang merasa hak pengawasan mereka sebagai insan penegak pelayanan publik telah dibatasi secara sepihak.

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, jika pelarangan ini benar-benar didasari oleh motif politik atau tekanan eksternal untuk melidungi program pemerintah dari kritik, maka hal tersebut dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap marwah Ombudsman RI sebagai lembaga yang independen.

Pihak pimpinan Ombudsman RI lainnya dikabarkan akan segera menggelar rapat pleno darurat guna mengklarifikasi keabsahan instruksi tersebut, serta memastikan apakah kebijakan tersebut merupakan sikap resmi lembaga atau sekadar keputusan pribadi dari Hery Susanto. Sementara itu, awak media masih terus berusaha menghubungi Hery Susanto secara langsung untuk mendapatkan konfirmasi dan ruang klarifikasi yang seimbang atas isu yang tengah berembus kencang ini.