KPK Bidik Oknum Kemnaker Penerima Suap Pengurusan Sertifikat K3

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan praktik lancung di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kali ini, tim penyidik lembaga antirasuah tersebut fokus melacak simpul-simpul aliran dana panas yang diduga kuat mengalir ke kantong sejumlah pejabat kementerian terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Langkah agresif dalam mengusut tuntas perkara ini dikonfirmasi oleh juru bicara penindakan KPK pada Jumat, 12 Juni 2026. Menurut penjelasannya, penyidik kini sedang mengumpulkan alat bukti baru dengan memeriksa rantai birokrasi dan pihak swasta yang diuntungkan dalam proses penerbitan dokumen lisensi keselamatan kerja tersebut.

Proses pemeriksaan para saksi serta bedah dokumen transaksi perbankan ini seluruhnya dipusatkan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Penyidik mensinyalir adanya tarif khusus atau "jalur kilat" yang sengaja diciptakan oleh oknum di Kemnaker untuk mempermudah korporasi mendapatkan sertifikasi K3 tanpa melalui prosedur pengujian kelayakan yang objektif.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari pelaku usaha yang merasa diperas saat mengurus standardisasi keselamatan perusahaan mereka. KPK menduga uang suap tersebut tidak hanya berhenti di level staf pelaksana, melainkan mengalir secara struktural hingga ke jajaran pengambil keputusan di direktorat terkait.

"Sertifikasi K3 ini menyangkut nyawa para pekerja di lapangan. Jika proses penerbitannya saja sudah dikorup, maka dampaknya bisa sangat fatal bagi keselamatan buruh. Kami akan kejar siapa saja oknum Kemnaker yang menerima aliran dana ini," tegas pihak KPK saat memberikan pembaruan perkembangan kasus pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Hingga saat ini, tim penyidik dilaporkan telah mengamankan sejumlah dokumen digital dan catatan pembukuan tidak resmi dari hasil penggeledahan di beberapa ruang kerja. KPK berkomitmen untuk segera menetapkan status hukum para pihak yang terlibat begitu seluruh teka-teki aliran uang ini terpetakan dengan jelas dan memiliki landasan hukum yang kuat.