BMKG Catat 4.900 Titik Panas, Potensi Karhutla Diprediksi Meningkat Saat Puncak Kemarau

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah mengenai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang periode puncak musim kemarau 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, hingga 28 Juli 2026, pihaknya telah mendeteksi sebanyak 4.900 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Titik panas tersebut terkonsentrasi terutama di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur.

“Hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat 4.900 titik panas terutama di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai menjelang puncak kemarau pada Agustus hingga September sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Faisal dalam konferensi pers, Kamis (30/7/2026).

Menurut Faisal, risiko karhutla diperkirakan meningkat dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan diprediksi menjadi kawasan yang paling berpotensi terdampak.

“Risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus sampai September 2026 dengan wilayah terdampak meluas di Sumatra dan Kalimantan, khususnya Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan,” katanya.

Selain memantau titik panas, BMKG juga melakukan pemantauan terhadap penyebaran partikulat asap akibat karhutla. Saat ini, sebaran asap terutama terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat langkah antisipasi.

Faisal menjelaskan, salah satu upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, langkah tersebut bersifat pendukung dan tetap harus berjalan beriringan dengan upaya pemadaman titik api secara langsung di lapangan.

“Mitigasi kebakaran hutan dan lahan dengan operasi modifikasi cuaca adalah upaya komplementer dengan upaya pemadaman titik api langsung di daratan, jika operasi modifikasi cuaca tidak mungkin dilakukan dari segi faktor cuaca dan keberadaan awan di lokasi tersebut,” jelasnya.

Sebagai bentuk pencegahan, BMKG saat ini melaksanakan OMC di wilayah Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Faisal menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Pemadaman langsung di lapangan dilakukan melalui koordinasi antara BNPB, TNI-Polri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup.

“Upaya pemadaman ini juga dilakukan berkoordinasi dengan BNPB, TNI-Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi untuk pemadaman titik api yang langsung di darat, BMKG bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait,” pungkasnya.