KPK Minta Tambahan Dana Hampir Rp1 Triliun, Jubir: Untuk Penguatan Kedeputian dan Operasional

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengusulkan penambahan atau kenaikan anggaran untuk tahun anggaran mendatang sebesar Rp989 miliar. Pengajuan dana tambahan yang hampir menyentuh angka Rp1 triliun ini memicu perhatian publik terkait peruntukan dan urgensi efisiensi anggaran di tubuh lembaga antirasuah tersebut.

Pihak KPK menegaskan bahwa usulan penambahan dana ini tidak dilakukan secara mendadak atau tanpa dasar yang kuat, melainkan didasarkan pada proyeksi penguatan kinerja di berbagai lini, mulai dari penindakan hingga pencegahan korupsi di tanah air.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan resminya kepada media pada hari Jumat, 19 Juni 2026, guna meluruskan persepsi publik dan menjelaskan transparansi di balik angka fantastis tersebut. Budi menekankan bahwa seluruh nominal yang tertera dalam draf pengajuan telah melalui proses penyaringan dan analisis kebutuhan yang sangat ketat di internal lembaga.

"Usulan kenaikan anggaran sebesar Rp989 miliar ini sudah melewati proses kajian secara cermat dan mendalam oleh tim internal kami. Angka ini disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan guna mendukung optimalisasi kerja-kerja kedeputian, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta pelaksanaan program-program strategis pemberantasan korupsi ke depan," jelas Budi Prasetyo dalam rilis keterangan resminya.

Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa dengan tantangan modus korupsi yang semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi digital canggih, KPK membutuhkan sokongan fasilitas serta sumber daya manusia yang mumpuni. Pihak KPK berharap usulan penambahan anggaran ini dapat disetujui oleh DPR RI dan pemerintah, seraya berkomitmen untuk mengelola setiap rupiah dari dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi menyelamatkan uang negara yang lebih besar.