Rancang Fondasi Ekonomi Negara, DPR Gelar Paripurna Bahas Respons Pemerintah Terkait RAPBN 2027

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar rapat penting guna menentukan arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk satu tahun ke depan. Agenda tertinggi parlemen kali ini berfokus pada pendalaman poin-poin krusial dalam rancangan anggaran belanja negara.

Dalam Sidang Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan pada hari Selasa, 9 Juni 2026, DPR secara resmi mendengarkan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin langsung oleh jajaran Ketua DPR RI dan dihadiri oleh para anggota dewan dari berbagai fraksi, baik secara fisik maupun virtual. Perwakilan pemerintah, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, hadir untuk menjawab satu per satu catatan, kritik, serta masukan yang sebelumnya telah dilayangkan oleh fraksi-fraksi DPR terkait target pertumbuhan ekonomi dan efisiensi anggaran belanja.

"Agenda hari ini sangat krusial karena KEM dan PPKF merupakan dokumen prasyarat dan kompas utama sebelum kita bersama-sama menyusun postur utuh dari RAPBN 2027. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran dirancang untuk kesejahteraan masyarakat," ujar pimpinan sidang saat membuka jalannya rapat di Jakarta.

Fokus Pembahasan: Pertumbuhan Ekonomi dan Target Defisit

Dalam jawaban yang dibacakan oleh Menteri Keuangan, pemerintah memaparkan strategi optimistis namun tetap waspada dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global yang diprediksi masih membayangi hingga tahun depan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas aman undang-undang, sembari memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dan PNBP.

Selain itu, pemerintah juga memberikan tanggapan terkait sorotan dewan mengenai pemerataan pembangunan di daerah, efektivitas subsidi energi, serta program pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas nasional dalam draf KEM-PPKF tersebut.

"Pemerintah sangat mengapresiasi dan menerima masukan dari seluruh fraksi di DPR. Kami berkomitmen bahwa rancangan fiskal untuk tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan struktur ekonomi domestik, peningkatan produktivitas, dan menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput," tegas Menteri Keuangan di podium ruang rapat paripurna.

Tahapan Hukum Selanjutnya

Selesainya pembacaan tanggapan pemerintah ini menandai berakhirnya fase awal pembahasan makro anggaran. Setelah rapat paripurna hari ini, dokumen KEM dan PPKF tersebut akan langsung diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR dan komisi-komisi terkait untuk dilakukan pembahasan secara lebih mendalam dan spesifik bersama kementerian teknis.

Proses maraton ini ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan sebelum akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang APBN 2027 pada sidang paripurna berikutnya di kuartal ketiga tahun ini.