S&P Beri Outlook Stabil untuk Indonesia, Pemerintah Ungkap Faktor Pendukungnya

JAKARTA – Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings mempertahankan peringkat kredit berdaulat (Sovereign Credit Rating) Indonesia pada level BBB dengan prospek atau outlook stabil.

Keputusan tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga pihak menilai keputusan S&P menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga.

Berikut sejumlah fakta terkait keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia, Minggu (19/7/2026):

1. Indonesia Tetap Berstatus Investment Grade

S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, keputusan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, kredibilitas kebijakan fiskal, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Keputusan S&P mempertahankan peringkat Indonesia pada level investment grade dengan outlook stabil menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional terjaga kredibel," ujar Purbaya.

2. Pertumbuhan Ekonomi Diperkirakan Tetap Sekitar 5 Persen

S&P menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi positif. Hal itu didukung oleh kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, stabilitas politik dan kelembagaan, serta tingkat utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara lain dengan peringkat serupa.

Lembaga tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekitar 5 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Untuk 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,1 persen.

Sementara itu, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tercatat tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), didorong oleh konsumsi domestik yang kuat serta peningkatan aktivitas investasi.

3. Disiplin Fiskal Menjadi Faktor Pendukung

S&P turut menyoroti komitmen pemerintah dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menjaga kredibilitas fiskal Indonesia.

Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memperkuat kualitas APBN melalui peningkatan penerimaan negara, efektivitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan.

4. Kinerja Penerimaan Negara Mengalami Perbaikan

Dalam penilaiannya, S&P mencatat adanya peningkatan kinerja penerimaan negara yang didukung oleh perbaikan administrasi perpajakan, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pendapatan negara pada semester I-2026 tercatat tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut dinilai dapat memperluas ruang fiskal pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan.

5. BI dan OJK Nilai Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyambut positif keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia.

Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan internasional terhadap stabilitas ekonomi makro serta prospek pertumbuhan Indonesia.

"Hal ini didukung oleh sinergi bauran kebijakan yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global," kata Perry.

Sementara itu, OJK menilai keputusan S&P menjadi bukti bahwa fundamental ekonomi dan stabilitas sistem keuangan Indonesia masih terjaga.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penilaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Indonesia Berpeluang Naik Peringkat

S&P menyebut peringkat kredit Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkat apabila terjadi penguatan struktural pada sektor fiskal dan eksternal.

Potensi kenaikan peringkat dapat didukung oleh sejumlah faktor, seperti penurunan defisit anggaran, peningkatan penerimaan negara yang berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.

Pemerintah memastikan akan terus menjaga konsistensi kebijakan ekonomi melalui penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas nasional, dan perbaikan tata kelola ekonomi.