Sejarah 21 Agustus: Lahirnya Pasukan Polisi RI dan Putusan Sengketa Pilpres

JAKARTA — Tanggal 21 Agustus menjadi salah satu penanda sejumlah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Peristiwa yang tercatat pada tanggal tersebut berlangsung dalam rentang waktu berbeda, mulai dari hubungan Kerajaan Pasundan dengan Portugal, pembentukan Pasukan Polisi Republik Indonesia, hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil Pilpres 2014.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 21 Agustus:

1522 — Perjanjian Sunda-Portugal

Pada 21 Agustus 1522, Kerajaan Portugal dan Kerajaan Pasundan menjalin kesepakatan persahabatan. Salah satu isi perjanjian tersebut berkaitan dengan izin bagi Portugis untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa.

Kesepakatan antara kedua kerajaan itu kemudian diabadikan melalui sebuah prasasti berbentuk tugu batu yang dikenal sebagai Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal.

Prasasti tersebut sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali pada 1981.

1945 — Hari Maritim Nasional

Tanggal 21 Agustus juga dikaitkan dengan peringatan Hari Maritim Nasional. Momentum tersebut berkaitan dengan keberhasilan Angkatan Laut Republik Indonesia mengambil alih kekuasaan di wilayah laut dari tentara Jepang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya awal mempertahankan kedaulatan Indonesia, termasuk di wilayah perairan.

1945 — Pasukan Polisi Republik Indonesia Diproklamasikan

Beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada 21 Agustus 1945, Inspektur Kelas I atau Letnan Satu Polisi Mochammad Jassin memproklamasikan berdirinya Pasukan Polisi Republik Indonesia.

Pembentukan pasukan tersebut menjadi salah satu tonggak awal perjalanan institusi kepolisian setelah Indonesia merdeka. Pada masa awal kemerdekaan, kepolisian turut menjalankan tugas menjaga keamanan, termasuk melakukan pembersihan dan pelucutan senjata tentara Jepang.

Perkembangan kelembagaan kepolisian kemudian berlanjut. Berdasarkan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 11/S.D., mulai 1 Juli 1946 Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Tanggal 1 Juli selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara.

2014 — MK Menolak Gugatan Prabowo-Hatta

Peristiwa penting lainnya terjadi pada 21 Agustus 2014 ketika Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas sengketa hasil Pemilihan Presiden 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan tersebut. Dengan putusan itu, hasil Pilpres 2014 yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang tetap berlaku.

Putusan MK sekaligus menutup proses penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2014 melalui jalur konstitusional.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa 21 Agustus memiliki catatan tersendiri dalam sejarah Indonesia, baik dalam hubungan internasional pada masa kerajaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perkembangan institusi kepolisian, maupun perjalanan demokrasi Indonesia pada era reformasi.