Kurangi Ketergantungan pada APBD, BEI Sebut BUMD Jakarta Mulai Kaji Opsi IPO dan Pendanaan Inovatif

JAKARTA – Keterbatasan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menyokong pembiayaan proyek-proyek strategis memaksa pemerintah daerah untuk memutar otak. Kini, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) mulai melirik lantai pasar modal sebagai jalur alternatif guna menggerakkan roda bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak lagi terus-menerus menyusu pada kas negara.

Langkah taktis ini salah satunya digelorakan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta yang secara aktif meminta jajaran perusahaan pelat merah daerahnya untuk mulai merumuskan strategi penggalangan dana yang lebih mandiri dan inovatif.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Saidu Solihin, membenarkan adanya dorongan kuat dari pemda agar entitas bisnis daerah segera melakukan penjajakan terhadap berbagai instrumen di bursa saham, mulai dari penawaran umum perdana hingga pembiayaan hijau.

"Karena APBD di satu titik ada batasnya kan, sehingga pemerintah, provinsi khususnya Jakarta, minta kepada BUMD-nya untuk melakukan istilahnya creative financing. Apakah IPO, support, whatever. Yang mereka suruh kaji," ungkap Saidu Solihin saat ditemui wartawan di Gedung BEI, Jakarta, pada Kamis (9/7/2026).

Saidu memaparkan bahwa saat ini beberapa BUMD besar terdeteksi tengah serius menimbang peluang untuk melepas sahamnya ke publik (go public). Ia mencontohkan Bank Jakarta sebagai salah satu entitas keuangan daerah yang dinilai memiliki fundamental paling matang untuk menggelar Initial Public Offering (IPO).

Kendati demikian, melantai di bursa saham bukan perkara mudah bagi korporasi daerah. Saidu mengingatkan perlunya transformasi tata kelola perusahaan yang mendalam agar BUMD tetap mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dengan orientasi keuntungan komersial yang dituntut oleh para investor profesional.

"Nah itu harus ada pertemuan-pertemuan yang tertentu. Seperti PAM Jakarta, mereka harus lakukan kajian. Apakah dengan begitu go public, terus harga pasar langsung ikutin. Harus komersial, karena kepentingan publik. Pasti ada kajian, ada hitung-hitungan," jelas Saidu menambahkan tantangan regulasi di tingkat daerah.

Selain isu IPO, BEI juga menangkap adanya sinyal ketertarikan yang tinggi dari BUMD transportasi terhadap instrumen bursa karbon. Ketertarikan ini mencuat seiring dengan adanya mandat besar terkait transisi energi bersih yang membutuhkan ongkos investasi sangat mahal, seperti yang kini tengah dihadapi oleh PT Transjakarta untuk meremajakan armandanya.

"Tapi yang menarik kemarin, Pak Dirut Transjakarta bilang tentang mereka punya tugas bahwa di akhir tahun, ada aturan bahwa seluruh unit mereka harus 100% EV (Electrical Vehicle). Berarti kan akan ada saving karbon. Nah makanya mereka mulai tahun ini sudah ngajak kami bicara soal bagian pengembangan bursa karbon," paparnya.

Menutup perbincangan, Saidu menegaskan bahwa pihak otoritas bursa siap memfasilitasi dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi BUMD mana pun yang ingin memperluas ekspansi pasarnya. Namun, eksekusi akhir dari rencana besar ini sepenuhnya kembali pada keseriusan dan komitmen politik para kepala daerah selaku pemegang saham pengendali.

"Intinya penjajakan banyak. Tapi ini political will," pungkas Saidu menegaskan kunci utama keberhasilan program tersebut.