Heboh Koperasi Melawai Cuma Cuan Rp78 Ribu, Menkop Ferry Siapkan Prototipe Khusus Perkotaan

JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, angkat bicara merespons polemik Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai, Jakarta Selatan. Koperasi tersebut menjadi sorotan tajam setelah dilaporkan hanya mampu membukukan keuntungan bersih sebesar Rp78 ribu dalam jangka waktu enam bulan operasional.

Di hadapan legislatif, Menkop Ferry mengklarifikasi bahwa Koperasi Melawai didirikan secara mandiri oleh pengurus setempat dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Oleh karena itu, performa keduanya tidak dapat disetarakan secara langsung.

"Itu memang Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai yang itu didirikan secara mandiri oleh pengurus, dan memang kami belum masuk ke kelurahan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta," ujar Ferry dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2026).

Perbedaan Karakteristik Sektor: Desa vs Kota Besar

Pemerintah mengakui bahwa dinamika ekonomi wilayah urban (perkotaan) menuntut pendekatan tata kelola yang jauh lebih kompleks. Perbedaan mendasar antara entitas koperasi di pedesaan dan kota besar terletak pada dua indikator utama:

• Studi Kelayakan (Feasibility Study): Koperasi perkotaan menghadapi struktur biaya operasional, harga sewa lahan, dan perilaku konsumen yang lebih fluktuatif dibandingkan koperasi desa.

• Segmentasi Model Bisnis: Koperasi desa umumnya bertumpu pada sektor rill komoditas, pertanian, atau pergudangan, sementara kawasan kota besar menuntut diversifikasi usaha yang lebih dinamis.

"Karena itu tentu akan berkaitan dengan model bisnis dan feasibility study yang sangat bisa jadi berbeda sama sekali dengan model bisnis dan feasibility study yang ada di koperasi-koperasi yang berkarakter desa," jelas Ferry.

Rencana Strategis Kemenkop Selanjutnya

Sebagai langkah korektif pasca-evaluasi ini, Kementerian Koperasi menyiapkan beberapa rencana strategis intervensi regulasi:

• Penyusunan Prototipe Khusus Perkotaan: Kemenkop dalam waktu dekat akan merancang cetak biru model bisnis dan studi kelayakan terstandardisasi yang dikhususkan bagi koperasi di kelurahan kota-kota besar.

• Fokus Eksistensi Pedesaan: Pemerintah menegaskan prioritas awal jangka pendek masih tertuju pada penguatan kelembagaan di desa, mencakup legalitas badan hukum serta pembangunan fisik infrastruktur seperti gudang dan gerai logistik dengan batas luas tanah yang ditentukan.