Kebut Transisi B50 dalam Dua Bulan, Bahlil Sebut Indonesia Bakal Hemat Devisa Negara hingga Rp170 Triliun

KARAWANG – Pemerintah menjamin implementasi program bahan bakar nabati B50 tidak akan membebani daya beli masyarakat kecil, khususnya para nelayan tradisional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan harga jual B50 di tingkat nelayan akan tetap terjangkau berkat adanya skema subsidi khusus yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Menariknya, kebijakan intervensi harga ini dipastikan tidak akan menyedot dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memilih memanfaatkan dana surplus yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyokong selisih harga tersebut.

Kebijakan populis ini disampaikan langsung oleh Bahlil di sela-sela agenda peluncuran program B50 yang dipusatkan di Karawang pada Kamis (9/7/2026).

"Jangan kita membuat petani dan nelayan, itu harganya mahal (beli B50). Jadi tanpa dana APBN akan menggunakan sebagian dana BPDPKS untuk menurunkan harga B50 di tingkat nelayan," ungkap Bahlil Lahadalia memaparkan formulasi kebijakan harga tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, pundi-pundi dana yang dikelola oleh BPDPKS mencatatkan surplus yang cukup signifikan. Kelebihan likuiditas inilah yang kemudian dialokasikan untuk mengintervensi harga jual B50. Adapun target sasaran dari program subsidi non-APBN ini difokuskan bagi para nelayan yang memiliki kapasitas produksi penangkapan ikan di atas 30 ton.

"Tadi arahan Pak Menko Perekonomian, ternyata 3 bulan terakhir dana BPDPKS surplus. Saya bilang ke Pak Menko, Presiden kita ini sangat sayang kepada petani dan nelayan, jangan kita buat harga mahal," jelas mantan Menteri Investasi tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil menerangkan bahwa proses transisi energi dari formula B40 menuju B50 diproyeksikan hanya akan memakan waktu selama dua bulan saja. Dalam jendela waktu yang singkat tersebut, ketersediaan sisa stok B40 di pasar domestik ditargetkan habis, sehingga distribusi B50 dapat segera merata dan mendominasi stasiun pengisian bahan bakar di seluruh pelosok tanah air.

"Jadi ini transisi 2 bulan saja, sekarang sudah dipakai 56 persen dari total solar yang ada. Jadi 2 bulan B40 habis, setelah transisi semua sudah pakai B50," tambah Bahlil merinci kesiapan pasokan.

Di samping menjaga stabilitas harga di tingkat akar rumput, implementasi B50 ini diklaim membawa dampak makroekonomi yang luar biasa bagi ketahanan fiskal nasional. Dengan beralih ke bahan bakar berbasis sawit domestik, Indonesia berpotensi menghemat devisa negara hingga sebesar Rp170 triliun per tahun karena mampu memangkas volume impor solar secara drastis.

Tak hanya itu, transisi hijau ini juga diproyeksikan membawa berkah bagi penyerapan lapangan kerja baru di sektor perkebunan dan pengolahan.

"Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari 1,8 juta orang pada B40 menjadi 2,1 juta pada B50. Lebih dari itu, menjaga bumi kita, meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca dari 39,66 juta ton CO2 menjadi 44 juta CO2," pungkas Bahlil mengakhiri penjelasannya dengan optimisme lingkungan.