Realisasi Anggaran Dinkes Tangerang Tembus 91%, Sektor Non-Medis RSUD Bakal Dikerjasamakan dengan BUMD

TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang melalui Panitia Khusus (Pansus) Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat evaluasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi yang dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang pada Jumat (10/7/2026) ini menyoroti sejumlah kendala infrastruktur fisik dan serapan anggaran pelayanan kesehatan publik.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi, memimpin langsung jalannya rapat evaluasi demi menyusun rekomendasi kebijakan anggaran sektor kesehatan untuk tahun anggaran berikutnya.

Sorotan DPRD: Kendala Fisik RSUD Baru dan Serapan PBI BPJS

Legislatif menyoroti kegagalan realisasi sejumlah program kerja penting pada tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan operasionalisasi dua rumah sakit umum daerah (RSUD) baru.

• Infrastruktur RSUD Benda & RSUD Panunggangan Barat: Beberapa pekerjaan vital, termasuk instalasi kelistrikan dan penyediaan sarana pendukung medis, belum dapat dilaksanakan karena kondisi fisik bangunan belum siap sepenuhnya.

• Anggaran Belanja Pegawai RSUD Benda: Penyerapan anggaran dinilai belum optimal akibat keterlambatan dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan (nakes) serta masih rendahnya pendapatan operasional rumah sakit.

• Sisa Anggaran PBI BPJS Kesehatan: DPRD mencatat adanya sisa anggaran yang signifikan pada program Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. Poin ini menjadi bahan evaluasi khusus untuk penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.

"Ada beberapa kegiatan yang belum bisa direalisasikan karena kesiapan fisik bangunan belum memungkinkan. Hal ini tentu menjadi catatan penting agar pelaksanaannya dapat dioptimalkan pada anggaran berikutnya," ujar Rusdi.

Respons Dinkes: Serapan Anggaran 2025 Capai 91 Persen

Menanggapi catatan dari legislatif, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini Anggraeni, memaparkan bahwa secara akumulatif, realisasi anggaran jajarannya pada tahun anggaran 2025 sebenarnya cukup positif dengan mencatatkan angka di atas 91 persen.

Pihaknya berkomitmen menjadikan kritik dan evaluasi dari DPRD sebagai masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas serapan anggaran di masa mendatang.

"Evaluasi dari DPRD menjadi masukan bagi kami untuk terus meningkatkan optimalisasi serapan anggaran serta memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Benda dan RSUD Panunggangan Barat dapat berjalan lebih optimal," kata dr. Dini.

Rencana Kerja Sama Non-Medis dengan BUMD

Sebagai bagian dari strategi peningkatan efektivitas operasional dan pendapatan rumah sakit, Dinkes Kota Tangerang berencana membuka keran kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.

Kemitraan ini ditargetkan untuk mengelola sektor pendukung non-medis di lingkungan rumah sakit daerah:

• Fokus Kerja Sama: Pengelolaan lahan parkir RSUD.

• Tujuan Strategis: Mengurangi beban administratif internal rumah sakit serta meningkatkan ketertiban pelayanan penunjang di luar tindakan medis.