Dukung Transisi Energi, PLN EPI Bangun Infrastruktur Penyimpanan LNG di NTB

JAKARTA – Pemanfaatan Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai sumber energi pembangkit listrik terus didorong untuk mendukung transisi energi nasional. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berencana membangun fasilitas penyimpanan dan regasifikasi LNG di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari strategi PLN EPI untuk mengurangi ketergantungan pembangkit listrik terhadap bahan bakar minyak (BBM). Penggunaan LNG diharapkan dapat menyediakan energi yang lebih efisien dan rendah emisi, sekaligus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di kawasan Nusa Tenggara.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan fasilitas regasifikasi akan mendukung penyediaan energi yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan.

“Pembangunan fasilitas regasifikasi LNG merupakan bagian dari komitmen PLN EPI dalam menghadirkan pasokan energi yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan. Melalui infrastruktur ini, kami ingin memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih efisien, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan,” ujar Mamit di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, fasilitas tersebut akan memperkuat rantai pasok LNG di wilayah Nusa Tenggara. LNG yang dikirim dalam bentuk cair akan diproses kembali menjadi gas sebelum disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

Dengan adanya infrastruktur tersebut, pasokan energi bagi pembangkit diharapkan menjadi lebih stabil dan memiliki tingkat keandalan yang lebih baik.

Selain mendukung pengurangan emisi, pemanfaatan LNG juga diproyeksikan dapat menekan biaya penyediaan listrik dibandingkan penggunaan BBM. Proyek ini sekaligus diharapkan memperkuat ketahanan energi, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Mamit menegaskan kesiapan teknologi dan infrastruktur bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan proyek. Dukungan serta keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.

“Kami mengedepankan komunikasi yang terbuka dan partisipatif sejak tahap perencanaan. Seluruh masukan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen AMDAL dan pelaksanaan proyek, sehingga pembangunan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan ketahanan energi nasional,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kota Mataram Lalu Martawang menilai pembangunan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi LNG merupakan langkah penting untuk memperkuat penyediaan energi yang lebih bersih dan andal.

Ia menekankan proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perlu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Lurah Tanjung Karang Permai Nani Nurkomala mengatakan konsultasi publik menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Melalui forum tersebut, berbagai aspirasi dapat dihimpun dan dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen AMDAL.

Dalam proses konsultasi, masyarakat menyampaikan sejumlah masukan, antara lain terkait perlindungan mata pencaharian nelayan, pembukaan kesempatan kerja bagi tenaga lokal, keberlanjutan usaha masyarakat, pengelolaan kawasan pesisir, sistem drainase, serta upaya pelestarian lingkungan.

Seluruh masukan tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan dokumen AMDAL sebelum proyek memasuki tahapan berikutnya.

Secara umum, masyarakat menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi LNG. Namun, proyek tersebut diharapkan tetap berjalan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, kondisi sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi.

Kehadiran infrastruktur LNG di Mataram diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi dalam mempercepat transisi energi di wilayah Nusa Tenggara. Pemanfaatan gas alam juga dinilai dapat menjadi alternatif energi dengan tingkat emisi lebih rendah dibandingkan bahan bakar minyak.