Karhutla Kalteng Hanguskan 3.069 Hektare, BNPB Perkuat Operasi Udara

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Langkah tersebut dilakukan menyusul luas lahan terbakar yang telah mencapai 3.069,52 hektare.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas karena sebagian besar kawasannya berupa lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

“Ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah bergerak sesuai tugas masing-masing. BNPB turun langsung untuk memastikan penanganan karhutla berjalan optimal,” ujar Suharyanto, dikutip Jumat (31/7/2026).

Penguatan penanganan juga dilakukan untuk menghadapi potensi puncak El Nino yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.

BNPB mengoptimalkan operasi darat dan udara, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Saat ini, Satgas Udara Karhutla di Kalimantan Tengah didukung dua helikopter patroli, tiga helikopter water bombing, serta satu pesawat caravan untuk pelaksanaan OMC.

BNPB juga akan menambah dukungan pesawat guna mempercepat pengendalian kebakaran dan mencegah api meluas.

Sejumlah wilayah menjadi prioritas penanganan, di antaranya Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, serta Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangka Raya.

Suharyanto mengatakan kebakaran yang mendekati jalan di kawasan Tumbang Nusa akan ditangani secara serius. Seluruh armada water bombing akan difokuskan ke lokasi tersebut dan dikombinasikan dengan OMC untuk memicu hujan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Selain pemadaman, BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat patroli di kawasan rawan, memantau perkembangan cuaca, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Pemerintah daerah juga diminta memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai dasar penyediaan air bersih melalui sumur bor, jaringan perpipaan, maupun distribusi menggunakan mobil tangki.