Anggaran Program MBG 2027 Bakal Dipangkas, BGN Buka Suara Terkait Alasannya

JAKARTA – Keberlanjutan salah satu program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan publik menyusul adanya rencana penyesuaian nilai anggaran untuk periode mendatang. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga utama yang mengawal program ini memberikan kepastian mengenai arah kebijakan fiskal dan operasional untuk tahun anggaran berikutnya.

Informasi mengenai proyeksi finansial ini disampaikan oleh pihak otoritas terkait pada hari Senin, 15 Juni 2026. Berdasarkan hasil evaluasi berjalan dan perencanaan strategis jangka panjang, alokasi anggaran untuk implementasi program MBG pada tahun 2027 mendatang dipastikan akan mengalami pengurangan jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun-tahun awal pelaksanaannya.

Langkah penurunan nilai anggaran ini diambil bukan tanpa pertimbangan matang. Pihak Badan Gizi Nasional membeberkan sejumlah alasan teknis dan struktural di balik keputusan tersebut, yang utamanya berkaitan dengan pencapaian efisiensi sistem dan kemandirian jalur pasokan di berbagai daerah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN sebelumnya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat pada 2027.

"Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp270.201.499.678.000 untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," kata Arumsari usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Pihak BGN juga menambahkan bahwa skema kemitraan dengan produsen pangan lokal seperti kelompok tani, peternak, dan nelayan di tingkat daerah terbukti mampu memotong rantai distribusi yang panjang. Pemangkasan jalur logistik inilah yang secara signifikan menurunkan biaya operasional per porsi makanan tanpa harus mengorbankan standar mutu, kalori, dan nilai gizi yang disajikan kepada para penerima manfaat.

Melalui efisiensi fiskal ini, pemerintah berharap ruang anggaran belanja negara dapat dialokasikan secara lebih seimbang untuk sektor produktif lainnya, sementara kualitas pelaksanaan program MBG tetap terjaga secara konsisten di seluruh pelosok tanah air.