Soroti Kritik Dino Patti Djalal, Seskab Teddy Sebut Kelebihan Anggaran Kunker Pakai Kantong Pribadi Prabowo

Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan respons tegas terkait kritik yang dilayangkan oleh diplomat senior, Dino Patti Djalal, mengenai anggaran kunjungan kerja luar negeri pemerintah. Teddy meluruskan bahwa jika terdapat kelebihan biaya (over budget) dalam rangkaian perjalanan dinas luar negeri tersebut, seluruh kekurangannya ditanggung langsung menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto, bukan dari APBN.

Pernyataan ini muncul menyusul catatan kritis dari Dino Patti Djalal yang menyoroti efisiensi anggaran negara dalam diplomasi internasional belakangan ini. Menanggapi hal tersebut, Teddy menjelaskan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Menurutnya, alokasi anggaran dari negara tetap berjalan sesuai koridor dan aturan ketat yang berlaku.

"Kami sangat menghargai masukan dari Pak Dino sebagai senior di dunia diplomasi. Namun, perlu kami luruskan agar tidak terjadi salah paham di masyarakat. Untuk urusan operasional yang sifatnya melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan negara, semuanya ditutup sendiri oleh Pak Prabowo dari kantong pribadi beliau," ujar Seskab Teddy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Teddy menambahkan bahwa Presiden Prabowo sejak awal kepemimpinannya berkomitmen penuh pada efisiensi anggaran negara. Pilihan untuk menggunakan dana pribadi dalam menutup kelebihan biaya akomodasi atau fasilitas tambahan dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral agar tidak membebani kas negara.

"Presiden selalu menekankan bahwa uang rakyat harus kembali ke rakyat. Jadi kalau ada kebutuhan protokoler atau delegasi tambahan yang sifatnya mendesak dan melebihi anggaran resmi, beliau lebih memilih menyelesaikannya secara domestik/pribadi," tambah Teddy.

Langkah respons cepat dari Sekretaris Kabinet ini diharapkan dapat menjernihkan spekulasi yang berkembang di ruang publik terkait transparansi anggaran kunjungan luar negeri. Pihak Istana juga memastikan bahwa seluruh dokumen penggunaan anggaran negara, baik yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) maupun dana pendukung, tercatat secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.