Soroti Kasus Febrie Adriansyah, Prabowo Minta Penegak Hukum Minimalisir Kegaduhan

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi kabar mengenai pemanggilan Jaksa Agung ST Burhanuddin oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan pada Sabtu (11/7/2026) malam.

Prasetyo—yang akrab disapa Pras—menjelaskan bahwa pemanggilan mendadak tersebut bertujuan agar Kepala Negara bisa mendapatkan laporan secara utuh dan langsung terkait perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

"Ya kan karena ada sebuah kejadian ya tentu beliau ingin mendapatkan laporan," ujar Prasetyo usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/7/2026).

Misi Utama Presiden: Jaga Stabilitas Fiskal dan Ekonomi

Meskipun membenarkan adanya pertemuan tersebut, Mensesneg enggan membeberkan poin-poin teknis serta rekomendasi hukum yang dibahas antara Presiden dan pimpinan Korps Adhyaksa.

Ia menekankan bahwa fokus utama Presiden Prabowo dalam menyikapi persoalan hukum di internal kejaksaan ini adalah menjaga kondusivitas nasional. Presiden secara konsisten mewanti-wanti para pembantunya di kabinet agar penanganan perkara tidak memicu riak politik.

Pesan Utama Presiden: Syarat mutlak untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional adalah terciptanya stabilitas keamanan dan politik. Oleh sebab itu, seluruh instansi penegak hukum diminta meminimalisir kegaduhan yang dapat mengganggu iklim investasi.

"Kalau pertanyaannya masalah kegaduhan, kan sebenarnya tidak hanya berkenaan dengan masalah ini. Berkali-kali juga beliau sampaikan... syarat untuk membangun ekonomi itu salah satunya stabilitas. Nah, syarat stabilitas ya tentunya kita berharap mengurangi, meminimalisir kegaduhan-kegaduhan. Jadi semangatnya itu," pungkas Prasetyo.