Blak-blakan Soal Pengadaan, Sony Sonjaya Siap Buka-bukaan Tender Motor hingga Kaus Kaki di BGN

JAKARTA — Transparansi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik. Pada Senin, 8 Juni 2026, praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Sony Sonjaya, menyatakan komitmennya untuk membongkar secara detail seluruh proses tender logistik di lembaga baru tersebut, mulai dari pengadaan kendaraan operasional roda dua hingga atribut sekecil kaus kaki terintegrasi.

Langkah ini diambil setelah adanya laporan dari sejumlah pelaku usaha dan konsorsium yang mengendus adanya kejanggalan serta indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di tubuh BGN selama beberapa bulan terakhir.

Saat ditemui di kawasan Segitiga Emas Kuningan, Jakarta Selatan, Sony menegaskan bahwa sebagai badan yang mengelola anggaran negara dalam skala besar untuk program prioritas, seluruh aspek pengadaan di BGN harus bersih dari praktik kongkalikong.

"Kami tidak main-main. Dalam waktu dekat, kami akan membeberkan dokumen dan data valid terkait proses tender di BGN. Publik berhak tahu bagaimana anggaran itu digunakan, mulai dari urusan besar seperti pengadaan motor operasional lapangan, sampai hal-hal detail seperti kaus kaki petugas dapur komunal. Semua harus transparan," ujar Sony Sonjaya dengan nada tegas.

Sony menilai, potensi celah permainan dalam proyek pengadaan logistik di lembaga yang baru seumur jagung sangatlah besar jika tidak diawasi secara ketat oleh elemen masyarakat. Ia menduga ada spesifikasi teknis yang sengaja "dikunci" untuk memenangkan vendor-vendor tertentu dalam proses lelang tersebut.

Rencana pembongkaran data tender ini pun langsung memicu reaksi di kalangan pengamat anggaran negara. Banyak pihak mendesak agar komitmen transparansi ini didukung, guna memastikan bahwa program penguatan gizi nasional tidak terhambat oleh masalah tata kelola logistik dan pengadaan barang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak internal Badan Gizi Nasional belum memberikan respons resmi terkait pernyataan Sony Sonjaya. Namun, Sony menyatakan pihaknya siap membawa temuan ini ke lembaga pengawas resmi seperti Ombudsman hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya kerugian negara.