Isu Pergantian Menteri Keuangan Memanas, Istana Tegaskan Kabinet Tetap Solid Tanpa Reshuffle

JAKARTA — Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara guna meredam rumor politik yang sempat memicu spekulasi di sektor pasar keuangan dan investasi. Pada hari ini, Senin, 8 Juni 2026, pihak Istana memastikan dengan tegas bahwa tidak ada agenda perombakan (reshuffle) kabinet, sekaligus menepis isu liar terkait rencana pergantian Menteri Keuangan.

Klarifikasi resmi ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, menyusul bergulirnya pesan berantai dan pemberitaan di media sosial yang mengeklaim adanya ketegangan internal serta evaluasi besar-besaran terhadap performa bendahara negara tersebut.

Pihak Istana menyatakan bahwa fokus pemerintah saat ini sepenuhnya diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas fiskal, bukan pada restrukturisasi politik di tubuh kementerian.

"Kami sampaikan kepada masyarakat dan para pelaku pasar agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Hari ini saya tegaskan, tidak ada rencana reshuffle kabinet, apalagi pergantian Menteri Keuangan. Kinerja Menkeu saat ini sangat solid dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Bapak Presiden," ujar Mensesneg di hadapan awak media, Senin malam.

Ia menambahkan bahwa hubungan kerja antara Presiden dan seluruh jajaran menteri di bidang perekonomian berjalan sangat harmonis. Rapat-rapat kabinet terbatas mengenai pengelolaan anggaran dan strategi menghadapi dinamika ekonomi global terbukti tetap berjalan rutin tanpa hambatan.

Isu pergantian Menkeu ini sebelumnya sempat memicu kekhawatiran minor di lantai bursa saham, mengingat posisi Menteri Keuangan dianggap sebagai jangkar sentral sentimen positif bagi para investor asing di tanah air.

Dengan adanya ketegasan dari pihak Istana ini, pemerintah berharap kegaduhan politik di ruang publik dapat segera mereda. Istana juga mengimbau semua pihak untuk lebih bijak dalam menyaring informasi politik dan tidak ikut menyebarkan spekulasi yang dapat mengganggu iklim investasi nasional yang sedang bertumbuh positif.