Polri Masuk ke Sektor Gizi dan Pangan, Wamenkum: Ini Wujud Nyata Fungsi Melayani Masyarakat!

JAKARTA – Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tengah masyarakat kini semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada sektor keamanan dan ketertiban hukum semata. Melalui penguatan regulasi terbaru, korps bhayangkara kini secara resmi diberikan kewenangan untuk ikut serta dalam mengelola dan mengawasi sektor gizi serta ketahanan pangan nasional.

Langkah perluasan fungsi ini menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) memberikan penjelasan resmi dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Jakarta pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam urusan krusial ini jangan hanya dilihat dari kacamata penegakan hukum, melainkan sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik.

"Masyarakat harus melihat ini secara utuh. Fungsi Polri itu bukan cuma mengadili atau menangkap pelaku kejahatan, tetapi ada fungsi mengayomi dan melayani. Memastikan ketersediaan pangan yang aman dan gizi yang cukup bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, adalah bagian dari pelayanan negara," ujar Wamenkum di hadapan media.

Sinergi untuk Ketahanan Nasional

Wamenkum menambahkan bahwa masalah pangan dan gizi buruk merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa, sehingga penanganannya membutuhkan sinergi dari seluruh instansi, termasuk kepolisian yang memiliki jaringan hingga ke tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas.

Polri nantinya akan bertugas mengawal jalur distribusi logistik pangan agar terbebas dari praktik penimbunan, sekaligus mendukung program-program pemenuhan gizi yang dicanangkan pemerintah.

"Dengan instrumen personel yang tersebar luas hingga ke pelosok, Polri bisa menjadi akselerator yang sangat efektif untuk memastikan program pangan dan gizi ini tepat sasaran, tanpa harus tumpang tindih dengan kementerian teknis lainnya," jelas Wamenkum.

Tantangan Profesionalisme di Lapangan

Meski regulasi ini dinilai strategis oleh pemerintah, sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan agar penambahan fungsi ini dibarengi dengan pelatihan khusus bagi personel kepolisian di lapangan. Hal ini penting agar implementasinya tidak memicu miskomunikasi atau gesekan tata kerja dengan dinas-dinas terkait di daerah.

Pemerintah sendiri optimistis bahwa hadirnya Polri di sektor ketahanan pangan ini akan mempersempit ruang gerak mafia pangan yang selama ini kerap memainkan harga di pasar, sekaligus mempercepat penanganan masalah tengkes (stunting) di berbagai wilayah Indonesia.