Prabowo Tegas soal Proyek Mangkrak: HGU, HGB, dan IUP Bisa Dicabut

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan lagi memberikan toleransi kepada pemegang konsesi yang telah memperoleh izin, tetapi tidak segera merealisasikan kegiatan usahanya.

Peringatan tersebut ditujukan kepada pemegang konsesi di berbagai sektor, mulai dari kehutanan, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.

Prabowo mengatakan pemerintah dapat mencabut izin yang telah diberikan apabila pemegang konsesi tidak menjalankan kegiatan selama dua tahun. Izin yang dimaksud antara lain Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Sekarang kita tidak toleransi. HGU, HGB, IUP, izin kita beri, dua tahun tidak ada kegiatan, cabut,” ujar Prabowo dalam Taklimat Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2027).

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya proyek mangkrak. Pemerintah, kata dia, telah memberikan berbagai perizinan kepada pelaku usaha, tetapi sebagian proyek tidak kunjung direalisasikan.

Padahal, proyek-proyek tersebut dinilai dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat di sekitar lokasi investasi.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mencontohkan proyek pengembangan Blok Gas Abadi Masela di Maluku yang dikelola INPEX Corporation melalui anak usahanya, INPEX Masela Ltd.

Presiden menyebut izin untuk proyek tersebut telah diterbitkan sejak 1998. Namun, proyek itu baru memasuki tahap groundbreaking setelah 28 tahun berlalu.

Prabowo mengungkapkan, dirinya bahkan harus menemui langsung pimpinan INPEX di Jepang untuk memastikan kembali komitmen perusahaan terhadap investasi tersebut.

“Proyek gas Abadi Masela 28 tahun mangkrak. Saya berangkat ke Tokyo bertemu dengan pimpinan perusahaan Jepang, INPEX. Saya sampaikan dengan baik dan sopan, saudara masih berminat tidak? Kalau saudara tidak berminat, saya akan tunjuk perusahaan lain. Sopan tapi tegas,” kata Prabowo.

Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan proyek-proyek strategis dapat segera berjalan karena Indonesia membutuhkan pasokan energi dan investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi.

“Sebagai bangsa yang ramah, tidak mungkin kita kasih ultimatum, kan. Itu imbauan. ‘Yang mulia, apakah Jepang berminat? Masalahnya bangsa Indonesia sangat butuh energi dan devisa’,” ujar Prabowo.

Presiden kemudian menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengawal realisasi investasi, termasuk dengan mendorong kementerian terkait agar memastikan proyek-proyek yang telah mendapatkan izin tidak kembali mengalami keterlambatan.